Jambi – Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) turut berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusakademia yang bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jambi (10/9/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Memperkuat Hak Sipil dan Politik (SIPOL): Meneguhkan Supremasi Sipil dan Checks and Balances.” Kegiatan FGD menjadi ruang akademik dan dialog publik yang mempertemukan mahasiswa, akademisi, serta unsur kepolisian untuk membahas berbagai persoalan terkait pemenuhan hak sipil dan politik dalam kehidupan demokrasi. Diskusi juga diarahkan pada pentingnya membangun relasi yang sehat antara masyarakat sipil dan institusi negara dalam menjaga kehidupan demokrasi yang berlandaskan hukum.

Keterlibatan mahasiswa Prodi SPI dalam kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk memperluas wawasan di luar ruang perkuliahan. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai konsep hak sipil dan politik, tetapi juga dapat melihat secara langsung bagaimana prinsip supremasi sipil dan mekanisme checks and balances menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Adapun narasumber pada kegiatan tersebut diisi oleh Ahmad Jahfar (Anggota DPRD Provinsi Jambi), Sukiman (Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi), Bahren Nurdin (Dosen UIN STS Jambi dan Kopipede Provinsi Jambi). Selain melibatkan mahasiswa, kegiatan FGD juga melibatkan PEMDA, PARPOL, aktivis perempuan, disabilitas, dan generasi muda.

Dalam diskusi, peserta didorong untuk berpikir kritis mengenai posisi masyarakat sipil dalam demokrasi serta pentingnya menjaga keseimbangan antarlembaga negara. Prinsip checks and balances dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memastikan setiap institusi negara menjalankan kewenangannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rustam yang merupakan salah satu mahasiswa Prodi SPI mengatakan “Forum tersebut juga memiliki relevansi akademik karena sejarah perkembangan masyarakat dan peradaban tidak terlepas dari dinamika politik, hukum, serta hubungan antara negara dan masyarakat”. Melalui keikutsertaan dalam FGD ini, mahasiswa diharapkan semakin mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyampaikan pandangan secara konstruktif, serta berperan aktif dalam berbagai forum akademik dan sosial. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk penguatan pendidikan demokrasi bagi generasi muda agar mampu memahami dan mengawal nilai-nilai supremasi sipil, hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Ke depan, keterlibatan mahasiswa dalam forum-forum diskusi lintas institusi seperti ini harus terus dikembangkan. Kolaborasi antara dunia akademik, masyarakat sipil, dan institusi negara menjadi penting untuk membangun ruang dialog yang terbuka serta memperkuat kehidupan demokrasi di Indonesia.